Mempura, Ketiklah – Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, memberikan apresiasi atas pelaksanaan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digelar oleh Anggota MPR/DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I.
Kegiatan yang mengangkat materi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tersebut berlangsung di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Senin (9/2/2026).
Dalam sambutannya, Syamsurizal menegaskan bahwa sosialisasi ini tidak hanya penting sebagai upaya penguatan ideologi bangsa, tetapi juga menjadi momentum strategis bagi daerah untuk menyampaikan kondisi riil yang tengah dihadapi pemerintah daerah kepada wakil rakyat di pusat.
“Kami sepenuhnya mendukung program-program strategis pemerintah pusat. Harapannya, program tersebut dapat terus berjalan dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Siak,” ujar Syamsurizal.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Siak juga memanfaatkan forum untuk menyampaikan aspirasi penting terkait kondisi keuangan daerah. Ia menitipkan pesan kepada pemerintah pusat melalui Anggota DPR/MPR RI yang hadir agar meninjau kembali kebijakan pemotongan transfer dana ke daerah.
“Melalui Pak Hendri Munif, kami menitipkan pesan kepada Menteri Keuangan agar tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Siak sebesar Rp489,8 miliar dapat segera ditransfer secara penuh,” pintanya.
Syamsurizal menjelaskan, kebijakan tunda salur tersebut berdampak signifikan terhadap keuangan daerah. Akibatnya, pemerintah daerah mengalami beban fiskal yang cukup berat, termasuk keterlambatan pelunasan tunda bayar sejumlah kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.
“Saat ini Kabupaten Siak masih mengalami tunda salur sekitar Rp489,8 miliar untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025. Kami berharap kebijakan ini dapat ditinjau ulang,” tegasnya.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat dikawal oleh Anggota DPR RI Dapil Riau I agar segera terealisasi, sehingga arus kas daerah tetap terjaga dan pembangunan di Kabupaten Siak tidak terhambat.
Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan diskusi dan penguatan nilai-nilai kebangsaan serta komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi pembangunan nasional.
(SVN/KLC)
